HAM Headline News

Tak hanya Turun ke Jalan, Warga Adukan Tambang Tumpang Pitu ke Komnas HAM

JAKARTA, REQNews- Jaringan Aksi Solidaritas Tumpang Pitu mendatangi Komnas HAM pada Rabu,(18/7/2018), untuk mengadukan dampak penambangan di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

Mereka diterima oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di ruang pengaduan Asmara Nababan, yang disertai oleh staf Komnas HAM.

Dalam pengaduannya, warga mengadukan dampak-dampak tambang tersebut terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin di dalam Pasal 9 ayat 3 UU tentang Hak Asasi Manusia.

Beberapa waktu yang lalu, Komnas HAM telah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur untuk berkoordinasi penanganan kasus-kasus agraria yang banyak terjadi di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini.

Sebagaimana mandat Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang diatur di dalam Pasal 89 ayat 3 UU tentang Hak Asasi Manusia, pengaduan tersebut akan diproses dan ditindaklanjuti.

Sebelumnya, puluhan warga Banyuwangi bergerak ke Jakarta untuk mengelar  Aksi Solidaritas untuk Tumpang Pitu di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Aksi warga dan aktivis itu bermaksud menuntut penutupan tambang emas di gunung yang masuk Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi tersebut. Kedatangan warga dari Jawa Timur ke Jakarta itu lantaran protes ke pemerintah daerah selama ini tak digubris.

“Yang jelas kami sampai ke Jakarta ini karena aduan-aduan kami tentang pertambangan di Tumpang Pitu, tentang dampak-dampak yang selama ini kami alami mulai pertanian, nelayan, perkebunan, sampai pariwisata, itu tidak didengar oleh daerah,” ungkap Ari sebagai perwakilan warga yang tinggal di kawasan Tumpang Pitu, Selasa (17/7/2018).

Dampak pertambangan milik PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo sendiri mengakibatkan matinya beberapa sektor ekonomi warga. Di antaranya pertanian dan perkebunan, perikanan serta pariwisata. Sebab kata dia, akibat tambang, saat musim panas kawasan Tumpang Pitu dilanda kekeringan sedangkan kala musim hujan tiba, banjir lumpur menerjang.

Dalam kesempatan yang sama, warga dan aktivis mendesak kementerian di bawah komando Siti Nurbaya itu mengkaji ulang penurunan status kawasan hutan lindung di Tumpang Pitu yang berubah menjadi kawasan pertambangan. Ia juga meminta penegak hukum cermat memproses kasus yang menjerat warga penolak tambang. Merah menuntut penghentian seluruh kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan penolakan terhadap industri pertambangan di wilayah itu. (Ran)

Please follow and like us:
25

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *