HAM Headline News

KontraS: DKN Bukan Jawaban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

JAKARTA, REQNews- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu mengecam keras upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Menurut KontraS, Pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat dengan alasan proses penyelesaian di peradilan akan menyebabkan konflik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, merupakan strategi Wiranto menghidupkan budaya Orde Baru yang ‘imun’ alias kebal terhadap pertanggungjawaban hukum atas tindak kejahatan.

KontraS menduga bahwa Wiranto memiliki agenda terselubung dengan dalil menggunakan kata ‘kerukunan’, seolah-olah Wiranto ingin menunjukkan dirinya punya niat baik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu.  KontraS memandang gagasan tersebut merupakan tindakan cuci tangan.

“Padahal, gagasan pembentukan DKN terlihat jelas merupakan agenda ‘cuci tangan’ yang melanggengkan impunitas dan merupakan upaya ‘melarikan diri’ dari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM berat.” Jelas KontraS melalui website resminya Kamis (19/7/2018).

Pemerintah bahkan masih terkesan inkonsisten perihal tujuan dari DKN. Saat pertama kali digagas oleh Wiranto pada tahun 2016, ia menjelaskan bahwa DKN bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme non-yudisial. Akan tetapi karena tekanan dari masyarakat, Wiranto kemudian mengubah tujuan dari DKN bukan lagi berfokus pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melainkan untuk menyelesaikan konflik sosial di masyarakat.

Lebih jauh KontraS memaparkan, pembentukan DKN banyak mengandung penyelewengan mulai dari maladministrasi wewenang. Tidak dilibatkannya pihak yang akan mempunyai dampak yang besar atas kebijakan DKN, hingga yang paling fundamental adalah bahwa wacana DKN bersifat inkonstitusional.

Selain itu, mekanisme DKN yang akan hanya berupa proses musyawarah mufakat tanpa proses hukum, bertentangan dengan konstitusi seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002 menyatakan“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

KontraS menilai DKN juga bertabrakan dengan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang di dalamnya tidak mengatur sedikit pun mengenai wewenang Kemenkopolhukam dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam UU tersebut, kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik [Pasal 18 Ayat (1)] dan juga Kejaksaan agung sebagai penyidik dan penuntut [Pasal 21 dan 23].

Sulitnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial karena tidak adanya rekomendasi dari DPR seperti yang kerap kali digaungkan oleh Wiranto, merupakan sebuah pengalihan (misdirection) dan juga sebuah cacat berpikir (logical fallacy).

Dengan demikian, KontraS menyimpulkan, DKN yang diwacanakan oleh Wiranto memiliki sejumlah cela, tidak kredibel dan melanggar aturan hukum di negeri ini. Lebih jauh, DKN yang digagas Wiranto makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik ‘cuci tangan’, mengingat latar belakang figur Wiranto yang merupakan salah satu aktor yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Nama Wiranto disebutkan didalam laporan Komnas HAM sendiri: seperti peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, Semanggi I-II, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998, Biak Berdarah, dan beberapa kasus lainnya.

Eksistensi DKN yang justru menabrak amanat UUD dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta berpotensi untuk menjauhkan korban dari nilai-nilai keadilan yang mencakup pengungkapan kebenaran (truth revealing), pemulihan hak-hak korban (remedy) dan juga jaminan ketidakberulangan (guarantee of non-recurrence) yang mana merupakan syarat yang dipatok oleh standar hukum HAM internasional.

Tekait hal tersebut KontraS melalui keterangan tertulisnya mendesak Menkopolhukam agar segera menghentikan wacana dan diskursus soal pembentukan DKN sebagai sebuah mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan pelbagai pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.

Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak dengan tegas wacana soal DKN dan tidak menyerahkan dan membiarkan kendali penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Menkopolhukam Wiranto dan segera membentuk Komite Kepresidenan yang diisi oleh figur-figur yang berintegritas, berpihak pada keadilan dan memiliki rekam jejak kredibel pada isu hak asasi manusia.

KontraS juga mendesak Jokowi untuk mengintruksikan Kejaksaan Agung agar segera melakukan penyidikan terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada tahun ini (2018). Lebih lanjut, Komnas HAM harus terus memastikan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM ditindaklanjuti sebagaimana aturan hukum yang ada. Menjaga independensinya, dan bebas dari kepentingan politik apapun dalam upaya-upaya penyelesaian masalah ini. (Ran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *