Headline Hukum

Mutasi Jabatan oleh Kepala Daerah yang Baru Dilantik Harus Persetujuan Mendagri

JAKARTA, REQNews – Gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada pada bulan September mendatang. Kemendagri berharap kepala daerah yang baru nanti, bila ingin melakukan mutasi jabatan, harus sesuai peraturan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, agar kepala daerah yang dilantik tidak melakukan mutasi pejabat pemerintahan provinsi seenaknya. Namun, harus mengikuti aturan yang berlaku.

Aturan yang mengatur mengenai mutasi pejabat, terdapat pada Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).Kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut, kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantit.

“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” ucap Bahtiar di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Dengan begitu, lanjut Bahtiar, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada. (dnls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *