Headline Hukum

PEKERJA MOGOK DAN PHK FREEPORT DATANGI KOMNAS HAM

Jakarta, REQNews – Lebih dari 100 pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mewakili 8300 pekerja mogok dan di-PHK PTFI sejak Mei 2017 lalu mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/18) pagi. Para pekerja ini datang ke Komnas Ham dengan berjalan kaki dari Kantor YLBHI yang terletak di Jl Mendut, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Kantor YLBHI menjadi salah satu tempat para pekerja menginap selama di Jakarta selain Wisma Yakoma PGI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Di kantor KOMNAS HAM, para pekerja disambut Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan, Sandra Moniaga, didampingi sejumlah staf. Kedatangan pekerja ke Komnas HAM dengan tujuan meminta rekomendasi terkait proses PHK sepihak PTFI. Mereka meminta peran aktif Komnas HAM menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat kepolisian.

‌Mote Bordam, koordinator kegiatan yang menjadi salah satu koban kriminalisasi menambahkan bahwa mereka datang dari Timika ke Jakarta melalui jalur kapal laut dan jalur darat, memakan waktu hingga 10 hari demi memperjuangkan nasib 8300 pekerja PHK dan puluhan ribu anggota keluarga.

Seorang pekerja, John Yawang, yang juga menjadi korban kriminalisasi aparat kepolisian, menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya, pelanggaran hak-hak pekerja yang dilakukan PTFI. Disebutkan pula 30 pekerja yang sudah meninggal dunia lantaran penonaktifan BPJS. Ia juga sempat mengisahkan pengalaman penyiksaan yang dialaminya dan  yang dialami sejumlah pekerja.

Deny Purba yang menjadi salah satu korban kriminalisasi menjelaskan kondisinya saat mengalami tindakan pemukulan oleh oknum aparat keamanan selama proses penyidikan. Korban lainnya, Labahi, menceritakan detik-detik para pekerja melakukan unjuk rasa di tahun 2017 itu dan bagaimana perlakuan kasar dan tidak manusiawi aparat pada waktu melakukan pembubaran unjuk rasa.

Sementara itu kuasa hukum 8300 pekerja mogok dan PHK PTFI, Nurkholis Hidayat menegaskan bahwa upaya pemberangusan terhadap serikat pekerja dan tindakan PHK sepihak, berikut sejumlah kesewenangan lainnya yang dilakukan PTFI merupakan tindakan pelanggaran hukum yang memiliki implikasi hukum.

Sandra Moniaga mendengarkan semua keluh kesah dan memberikan tanggapan. Sandra menjelaskan tentang peran dan fungsi KOMNAS HAM antara lain sebagai lembaga negara yang dapat menjadi mediator persoalan seputar HAM. Komnas HAM juga kata Sandra dapat melakukan pengamatan dan pengawasan tentang penegakkan hukum di bidang hak asasi manusia terkait pelaporan yang sebelumnya.

Kehadiran para pekerja ke KOMNAS HAM diharapkan dapat melecut semangat para komisioner untuk melakukan pendalaman terhadap laporan yang telah masuk dan dapat ditindaklanjut.(*/bos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *