Ilustrasi Munir
Headline Hukum News

SELAMA PRESIDENNYA JOKOWI, KASUS MUNIR PASTI DIABAIKAN

JAKARTA, REQNews –  Memasuki tanggal 7 September 2018, kasus pembunuhan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia), Munir Said Thalib, genap berusia 14 tahun. Para aktivis HAM menganggap kasus ini belum tuntas karena pelaku utama atau dalang pembunuhan, belum atau tidak dihukum dan hanya berhenti pada seorang terpidana bernama Polycarpus Budihari Priyanto.

Pada mulanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Polycarpus dengan hukuman penjara seumur hidup namun Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memvonisnya 14 tahun penjara.  Ketika kasus tiba di Mahkamah Agung (MA) atau masuk pada tahap kasasi, tim hakim MA memutuskan, Polycarpus (hanya) terbukti menggunakan surat palsu dan dihukum dua tahun penjara. Polly, demikian mantan pilot Garuda Indonesia ini biasa disapa, tidak terbukti melakukan pembunuhan (berencana) terhadap Munir.

Di satu sisi, putusan ini membuat bahagia Polycarpus, tetapi di pihak lain menjadi bencana duka bagi keluarga besar Alm Munir plus seluruh penggiat HAM. Memang, ada seorang hakim kala itu, Artidjo Alkostar, berbeda pendapat atau dissenting opinion dengan dua hakim lainnya. Artidjo sependapat dengan JPU bahwa sepatutnya Poly dihukum seumur hidup. Ia terbukti melakukan pembunuhan (berencana).

Ada dua petinggi BIN (Badan Intelijen) kala itu yang disangkutkan dengan kasus pembunuhan Munir dan dituduh menjadi pelaku intelektual. Seorang petinggi BIN terkait, sempat diperiksa hingga disidangkan di pengadilan, namun majelis hakim PN Jakarta Pusat justru membebaskannya dan menyatakan tidak bersalah. Seseorang petinggi lainnya yang juga dianggap sebagai aktor intelektual, justru tidak pernah diperiksa.

Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus ini, pernah menyerahkan dokumen temuannya kepada Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika berganti pemerintahan, aktivis HAM menuntut agar dokumen diserahkan kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mensesneg Sudi Silalahi jaman Presiden SBY sempat menyerahkan dokumen pada Kementerian Sekretariat Negara, namun beberapa waktu kemudian, pihak Kementerian Sekretariat Negara era Jokowi menyebutkan, dokumen hilang.

Hari-hari ini atau jelang 14 tahun kasus Munir, aktivis HAM kembali bersuara lantang pada pemerinah Jokowi agar membuka kembali kasus Munir.  Kapolri memang telah memerintahkan Kabareskrim untuk membukanya kembali. Terkait hal tersebut, REQNews meminta pendapat pengacara dari kantor hukum dan HAM Lokataru sekaligus aktivis HAM dan mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar, S.H., M.A. Berikut petikannya;

Kasus Munir sudah memasuki tahun ke-14 pada 7 September 2018 ini dan para aktivis HAM Indonesia menuntut agar kasus dibuka kembali. Apa tanggapannya?

Ya, kita tidak pernah diam untuk bersuara kepada pemerintah dan penegak hukum agar kasus ini dibuka kembali. Kenapa?  Karena kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada Polycarpus. Kalau pemerintah bilang kasus ini sudah selesai, itu tidak adil dan tidak benar. Pertanyaannya adalah siapa sih yang menyuruh Polycarpus? Kan tidak mungkin dia seorang diri. Sudah pasti ada yang menyuruh dan yang menyuruh harus diperiksa. Nanti kita lihat prosesnya.

Seharusnya hasil laporan TPF (Tim Pencari Fakta) terkait kasus Munir sudah terang benderang dan bisa dibuka ke publik.

Dokumen TPF ini kan pernah diserahkan ke Presiden SBY tetapi tidak juga dibuka ke publik. Waktu beralih ke Presiden Jokowi, kita sudah meminta agar dokumen TPF diserahkan kepada Pemerintah Presiden Jokowi. Waktu itu mantan Mensesneg Sudi Silalahi sudah datang ke kantor Sekretariat Negara dan menyerahkan dokumen terkait. Selanjutnya Komisi Informasi Publik sempat meminta agar dokumen dibuka ke publik dan ini sesuai dengan Keppres 111 tahun 2004, tetapi sampai sekarang tidak dibuka ke publik. Tiba-tiba belakangan disebutkan bahwa dokumen hilang dan sedang dicari. Lucu sekaligus menyedihkan. Masak iya hilang.

Sepertinya sulit membuka dokumen sensitif ke publik…

Memang! Walaupun menurut aturan sudah jelas bisa. Prinsipnya kalau dibuka ke publik, jelas bisa menjawab segala teka-teki selama ini. Kita akan dapat mengetahui bagaimana ceritanya keterlibatan Polycarpus, siapa yang menyuruh dan apa motif. Dan seterusnya.  Saya sih percaya dokumen masih ada. Bilangnya saja hilang dan masih dicari. Ini kan alasan saja.

Penanganan kasus Munir disebutkan, sedari awal memang telah keliru…

Betul dan menjadi perdebatan. Kami berpendapat bahwa kasus Munir adalah kejahatan luar biasa, tetapi ada pihak menyebutkan ini kasus pidana umum. JPU sudah menuntut Polycarpus hukuman penjara seumur hidup tetapi majelis hakim memvonis 14 tahun saja. Menyedihkan! Lebih menyedihkan lagi dengan putusan kasasi dan putusannya beda substansi. Polycarpus hanya dianggap bersalah melakukan pemalsuan surat.

Polri akan membuka kembali kasus ini…

Saya sih tidak yakin. Sangat tidak yakin! Apakah Kapolri dan Kabareskrim berani? Saya kira ini hanya sekedar omong.

Mengapa begitu?

Ya iya-lah. Orang yang kita anggap aktor intelektual dalam kasus Munir ini kan justru menjadi orang penting di ring satu-nya Presiden Jokowi. Dia menjadi salah satu otaknya Jokowi. Inilah yang membuat kita pesimistis Presiden Jokowi serius mendorong sekaligus mendukung penyelesaian kasus ini. Selama Presidennya Jokowi, ya susah pasti diabaikan. Tetapi kita kan harus tetap bersuara dan berjuang.(*/Bos)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *