Headline Hukum

Halo KY dan KPK? Ditunggu Janjinya oleh Pekerja Freeport

JAKARTA, REQNews – Pihak pekerja korban furlough (dirumahkan) dan korban PHK sepihak PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berjumlah 8300 orang terus berjuang mengejar keadilan. Sepekan lalu, 100-an orang yang mewakili 8300 pekerja mendatangi Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Tak sendiri, mereka ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar, dari Kantor Hukum & HAM Lokataru.

Datang pada dua lembaga ini perwakilan pekerja sebenarnya ingin menagih janji. Jadi, pada bulan Februari 2018, Haris Azhar dkk datang pada dua lembaga hukum tersebut melaporkan dua hakim berinisial RDB dan FYB di PN Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dua hakim ini diduga tidak profesional menyidangkan perkara atas nama Sudiro, Ketua PUK Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Menurut perwakilan pekerja dan pihak Lokataru, hakim RDB dan FYB yang menyidangkan perkara Sudiro, diduga kuat menerima gratifikasi dan atau memiliki hubungan kerja sama dengan PTFI. Hakim FYB juga diketahui menjadi salah seorang anggota majelis hakim yang mengadili 9 pekerja PTFI yang sedang disidangkan di PN Timika terkait demonstrasi pekerja PTFI pada 19 Agustus 2017 lalu di kota Timika. Sembilan pekerja tersebut antara lain : DP, SY, GS, JY, LB, NK, Lkn, AK dan PW.

Pada saat itu, KY dan KPK berjanji akan menindaklanjuti laporan namun tidak ada bukti tindak lanjutnya hingga awal September 2018. Keadaan itu jualah yang menyebabkan pekerja korban dan Lokataru mendatangi kembali KY dan KPK. Untuk mencapai kantor KY di Jalan Kramat Raya dari tempat mereka menginap selama di Jakarta yakni Wisma Yakoma PGI di Jalan Cempaka Putih Timur XI, para pekerja berjalan kaki sekitar 3 km. Di KY perwakilan pekerja diterima perwakilan KY dan kembali berjanji akan memeriksa hakim terkait.

Di hari berikutnya, Haris Azhar dan para perwakilan pekerja mendatangi KPK. Kembali gerombolan pekerja korban berjalan kaki dan jaraknya lebih dari 5 km (long march).  Pada pukul 10.00 para pekerja diterima sejumlah pegawai dan berdialog dengan seorang penyidik. Para pekerja ini pada umumnya mengungkapkan semua uneknya walaupun yang difokuskan hanya dugaan penerimaan suap dan gratifikasi untuk para hakim di Timika dari manajemen PTFI.

Setelah dua jam lebih pertemuan, KPK masih memberikan waktu untuk penajaman laporan dan para pekerja diwakili lima orang plus Haris Azhar. Pihak KPK kembali berjanji mendalami kembali laporan dan akan diputuskan apakah jenis pidana gratifikasi atau penyuapan. “Kita tunggu lagi dan berharap KPK serius dan tidak hanya janji,” demikian harapan Tri Puspital, pimpinan rombongan pekerja korban.

Tri Puspital dkk meyakini bahwa hakim terkait telah menerima gratifikasi dari PTFI dan ini tampak nyata dalam perkara Sudiro pada 13 Oktober 2017 lalu. Sudiro yang menurut pekerja tidak bersalah justru divonis majelis hakim 1 tahun penjara dengan dakwaan tidak mendistribusikan iuran kepada Pengurus Cabang SP-KEP Kabupaten Mimika sejak Januari 2014 – Oktober 2016 dengan nilai Rp 3,3 miliar.

“Kami anggap putusan majelis hakim berat sebelah dan memihak. Majelis hakim tidak mempertimbangkan saksi meringankan yang telah dihadirkan Sudiro sekaligus bisa membuktikan bahwa Sudiro tidak bersalah. Dengan demikian Vonis yang diputus majelis hakim terhadap Sudiro sangat tidak berdasar bahkan telah melakukan kriminalisasi,” beber Tri Puspital.

Laporan tertulis Lokataru yang diterima redaksi menyebutkan sejumlah fakta dan bukti gratifikasi PTFI kepada hakim RDB dan hakim FYB. Terdapat foto asli atas sistem database berbasis komputer, web internal PTFI, yang memuat nama hakim dan pejabat lainnya di PN Timika. RDB diduga kuat memiliki Personal ID (PTFI) 0080008361 dan tercatat sebagai Contractor Staff dan Vendor PN Kota Timika.

“Jadi hakim berstatus karyawan termasuk vendor. Kalau vendor berarti mungkin saja hakim bekerja sama atau berbisnis dengan PTFI dengan mamasok barang. Kami tidak sekedar omong tetapi ini fakta, sudah bukan rahasia umum lagi di Timika dan kami punya bukti,” tandas Tri Puspital.

Tidak hanya hakim RDB dan FYD, ada pula empat nama lainnya, Pertama, FN, dengan Person ID (PTFI) 0080002153, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika. Ia tercatat sebagai salah seorang hakim di PN Timika namun saat ini sudah tidak bertugas lagi di PN Timika.

Kedua, AAPNGRR dengan Person ID (PTFI) 0000907119, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, merupakan salah seorang hakim di PN Timika dan diduga sudah tidak lagi bertugas di PN Timika.

Ketiga, AKR, dengan Person ID (PTFI) 0000899459, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, tercatat sebagai salah seorang Panitera di PN Timika.

Keempat, AYEP, dengan Person ID (PTFI) 0000911068, tercatat sebagai Contractor Staff, Vendor PN Timika, tercatat sebagai salah seorang hakim di PN Timika dan diduga sudah tidak lagi bertugas di PN Timika.

“Jika selama ini hakim di PN Timika termasuk hakim yang disebutkan di atas sudah dapat fasilitas dari PT Freeport Indonesia, bagaimana mau independen menyelesaikan perkara yang terkait dengan PTFI? Ya contohnya vonis yang diterima Sudiro yang menurut kami tidak pantas dihukum,” keluh Haris Azhar.

Hakim yang telah menerima gratifikasi, tandas Haris, telah melanggar Kode Etik Hakim. Dalam Keputusan Bersama antara MA dan KY (Komisi Yudisial) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Kode Etik dan PPH) disebutkan bahwa setiap hakim diharapkan bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh menerima pemberian dan hadiah (gratifikasi) apalagi jika terkait perkara atau persidangan.

Gratifikasi juga diatur dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 B ayat 1 menjelaskan “gratifikasi” memiliki pengertian luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal itu menegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apalagi jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Kami meminta KPK untuk segera memanggil hakim dan panitera terkait dari PN Timika dan diperiksa di KPK karena telah diduga kuat dan atas dasar bukti-bukti yang ada, menerima gratifikasi dari Freeport. Beberapa waktu lalu kami juga telah melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas para hakim di MA. Pihak Bawas dikabarkan telah datang ke Timika. Kami juga telah melapor kasus ini ke Komisi Yudusial (KY) walaupun kami pesimistis dan kami juga meminta PPATK untuk cek aliran dana terkait,” demikian Haris.

Sumber REQNews melaporkan, dua hakim PN Timika, yang diduga menerima fasilitas rumah dari PTFI, telah meninggalkan rumah di Kompleks Perumahan PTFI yang selama ini mereka tempati. “Setelah ada laporan dan berita di media massa akhirnya mereka keluar. Kami sebagai warga minta Bawas MA, KY dan KPK serius memeriksa hakim yang terkait dan bila perlu KPK selidiki penegak hukum lainnya yang diduga telah menerima fasilitas atau gratifikasi dari PTFI,” pungkas Tri Puspital.(*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *