Headline Hukum News

Jatam Gugat Jonan

Jakarta, REQnews –  Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan ke Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis (6/9) lalu di Jakarta. Gugatan ini merupakan sengketa informasi perihal dokumen izin pertambangan di seluruh Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari Mongabay, aktivis Jatam Ahmad Saini mengatakan, Jatam menuntut terbukanya dokumen daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP), daftar dan SK Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jatam meminta data perizinan dalam bentuk hard dan softcopy. Selain itu, Jatam juga meminta peta wilayah izin usaha pertambangan (WIP) seluruh Indonesia dan Surat Keputusan operasi produksi PT Rairi Prima Mineral Sumatera Utara.

Ahmad mengatakan, sebelum gugatan ini dilayangkan, Jatam telah mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian ESDM pada 2 Juli 2018. Kemudian, 23 Juli 2018, Jatam kembali mengirimkan surat keberatan lantaran tak ada respon dari Kementerian ESDM terhadap permohonan sebelumnya. Kini, Jatam mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Ahmad menjelaskan, semua data dari dokumen-dokumen tersebut akan di-overlay oleh Jatam dengan data dari kementerian lain, seperti data kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK) dan data pertanian dari Kementerian Pertanian.

“Misalnya, KLHK soal hutan. Apa ada hutan konservasi juga ditambang? Atau dengan Kementan, apa ada lahan pertanian juga ditambang yang harusnya dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan? Apakah ada tumpang-tindih kawasan?” katanya.

Selain itu, menurut Ahmad, seluruh dokumen yang diminta Jatam sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Selama ini, mereka tidak mengetahui perihal izin pertambangan di daerah sekitarnya. “Memang masyarakat banyak tak tahu di kampung-kampung itu. Tahu-tahu terbit izin dan segala macam,” ujar Ahmad.

Dokumen publik

Menurutnya, Menteri ESDM dapat membuka dokumen tersebut lantaran sudah ada yurisprudensi di daerah lain bahwa izin pertambangan adalah dokumen publik.

Jatam pernah mengajukan gugatan sengketa informasi serupa kepada Dinas ASDM Kutai Kartanegara pada 2016 di Kalimantan Timur. Jatam dapat memperoleh dokumen setelah menempuh jalur hukum hingga Peninjauan Kembali. Selain itu, di Kalimantan Utara, dokumen perizinan tambang dapat diberikan tanpa harus ada gugatan sengketa informasi. Ahmad juga menambahkan, saat ini sedang ada gugatan dokumen perizinan tambang di Sulawesi Tengah.

“Dengan yurisprudensi ini, Kementerian ESDM harusnya memberi contoh kepada pemerintah daerah. Bahkan, Pasal 64 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana izin pertambangan dan izin eksplorasi produksi kepada masyarakat secara terbuka. Ini harusnya dilaksanakan,” ujar Ahmad. *** (Praz)

Foto: www.detikepri.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *