Menang Gugatan, Karhutla, KLHK, Apresiasi Putusan, MA, kenakaran hutan dan lahan, kebakaran hutan, kebakaran lahan
Headline News

Menang Gugatan Karhutla, KLHK Apresiasi Putusan MA

JAKARTA, REQNews- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga perusahaan perkebunan yang terjerat kasus ini pun harus membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp1,3 triliun.

Mahkamah Agung memutuskan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) bersalah setelah melalui proses kasasi. Perusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp491 miliar.  PT JJP merupakan perusahaan perkebunan sawit yang dituntut karena membakar dan merusak 1.000 hektare lahan di Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Berikutnya, pada 10 Agustus 2018, MA juga menolak kasasi PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) dan mengabulkan gugatan KLHK senilai Rp639,94 miliar. PT WAJ dituntut KLHK karena menyebabkan kebakaran pada lahan seluas 1.802 ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Lebih lanjut, MA juga memutuskan PT Palmina Utama bersalah, serta wajib membayar ganti rugi dan biaya pemulihan Rp183,7 miliar. Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan terbukti lalai, dijerat hukum dan harus mempertanggungjawabkan dampak Karhutla yang merugikan masyarakat.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan MA dan Majels Hakim Pengadilan Tinggi Banjar masin yang memberikan keadilan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

“Kami sangat mengapresiasi, putusan ini memberikan keadilan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 September 2018 lalu.

Rasio menambahkan, putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim memegang prinsip in dubio pro natura, atau keberpihakan kepada lingkungan hidup.

“Putusan ini patut diapresiasi, semoga dapat meningkatkan kepatuhan hukum kalangan korporasi, demi masa depan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik,” kata Rasio.

“Nilai (dari ketiga putusan itu) sekira Rp 950 miliar sampai Rp 1 triliun,” ujar Ridho.

Di sisi lain, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLHK, Jasmin Ragil menjelaskan, KLHK masih menunggu proses eksekusi untuk dua keputusan pengadilan yang sudah final (inkracht van gewisjde), dari kasus kebakaran hutan oleh PT MPL di Riau dan PT Kalista Alam, di NAD.

“Kami terus meminta PN Pekanbaru dan PN Meulaboh, segera mengeksekusi putusan yang ada. Karena kewenangannya ada di mereka. Eksekusi oini penting untuk menimbulkan efek jera, dan menghormati putusan pengadilan. Agar ada pembelajaran bagi yang lain. Negara kita adalah negara hukum, jadi hormati putusan pengadilan,” jelasnya pada kesempatan yang sama. (Ran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *