Headline Hukum

Ini Dia Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan Bagi Pihak Berpekara di Luar Negeri

JAKARTA, REQNews – Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH., MH bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M.Fachir meluncurkan Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri.

Peluncuran ini dilakukan Senin (10/9/2018) di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran ini, maka terhitung mulai 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018.

Apabila pengadilan mengabaikan prosudur baru ini, maka akibatnya dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri.

Dikutip dari web Mahkamah Agung, dalam Prosedur Baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu pada tanggal 20 Februari 2018 serta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunannya adalah:

Pertama,
Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung.

Kedua,
permintaan bantuan penyampaian dokumen harus menggunakan standar dokumen.

Ketiga,
biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri, selain mengikuti prosedur di atas, Pengadilan di Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya jangka waktu minimal dengan pelaksanaan persidangan, dan dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat. Ketentuan tersebut, kata Wamenlu, telah tersedia di aplikasi rogatory online monitoring yang dapat di akses di website rogatori.kemlu.go.id.

Dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri bahwa aplikasi rogatori online monitoring tersebut terhubung dengan semua perwakilan Indonesia di seluruh dunia sehingga dapat merekam proses penanganan penyampaian bantuan dokumen dan menginformasikannya ke pihak yang berkepentingan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua MA menjelaskan bahwa kerjasama MA dan Kemlu terkait dengan penyampaian dokumen peradilan adalah salah satu upaya MA mewujudkan asas peradilan yang cepat. (dnls)

Please follow and like us:
24

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *