Headline News

Kabareskrim Janji Tuntaskan Sejumlah Kasus Pidana di Freeport

JAKARTA, REQNews – Puluhan perwakilan pekerja korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak dan korban furlough (dirumahkan) yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 2017, datang ke kantor Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, Rabu (12/9/18) siang. Didampingi dua kuasa hukumnya, Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat dari Kantor Hukum & HAM Lokataru, para perwakilan pekerja ditemui langsung Kepala Kabareskrim Irjen (Pol) Arief Sulistyanto dan sejumlah pejabat Bareskrim POLRI.

Haris Azhar melaporkan tiga poin yang menjadi perhatian Bareskrim POLRI, antara lain;

  1. Peristiwa longsor di kawasan tambang UG, ruang pelatihan keselamatan kerja Annual Refresher pada Mei 2013 yang menewaskan 28 orang. Hingga kini kasusnya belum ditindaklanjuti aparat keamanan terutama POLDA Papua dan POLRES Kabupaten Mimika. Belum Ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
  2. Aparat keamanan juga belum mencari atau menuntaskan hilangnya pekerja bernama Martinus Beanal yang diduga disandera oleh pihak tertentu pada tahun 2017 di kawasan Tembagapura.
  3. Aparat keamanan juga seakan-akan mengabaikan laporan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan sejumlah oknum dalam rangka menggulingkan sekaligus mengkudeta Ketua PUK (Pimpinan Unit Kerja) SPKEP (Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang pada waktu itu dipimpin Sudiro. Meski ada laporan ke POLRES Mimika, tetapi hingga kini tidak ada upaya tindak lanjutnya.

Tri Puspital meminta Kabareskrim agar kasus-kasus yang mandeg, baik itu peristiwa longsor, kasus hilangnya Martinus Beanal, kasus pemalsuan tanda tangan dan kasus lainnya, dibuka (diselidiki dan disidik) kembali oleh Bareskrim POLRI dan diharapkan untuk langsung ditangani pihak Bareskrim POLRI.

“Boleh saja sih ditangani Polres Mimika atau Polda Papua namun dengan catatan, tetap dibawah pengendalian atau pengawasan Bareskrim POLRI. Kami ingin agar kasus dapat ditangani dengan profesional dan independen, bebas dari pengaruh dan campur tangan siapa pun,” demikian harapan Koordinator Pekerja, Tri Puspital.

Tri Puspital berharap agar Mabes POLRI mengusut pengaduan dan laporan kepada POLRES Mimika tahun 2016. Pada waktu itu dilaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua pimpinan perusahaan yakni Christ Zimmer dan George Banini. Dua oknum ini pernah membuat pernyataan untuk tindak menerima kembali para karyawan redpath yang melakukan mogok kerja di tahun 2014. Steven Yawan, pekerja lainnya, menambahkan, ada diskriminasi dan perbedaan perlakuan terhadap karyawan yang melakukan mogok kerja dan yang tidak melakukan mogok kerja.

Kabareskrim Irjen (Pol) Arief Sulistyanto menerima keluh kesah, pengaduan dan laporan yang disampaikan dan berharap lengkap dengan data-data pendukung.  Kabareskrim berjanji untuk menindaklanjuti laporan tersebut.(*)

Please follow and like us:
24

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *