Headline News

PT Freeport Indonesia Abaikan Undangan Rapat Komnas HAM

JAKARTA, REQNews – Setelah mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, ratusan pekerja korban furlough (dirumahkan) dan korban PHK sepihak PT Freeport Indonesia (PTFI), mendatangi kantor Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/18) sore. Ratusan pekerja yang mewakili 8300 pekerja furlough dan PHK sepihak ini ditemani langsung dua pengacara utamanya, Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat dari Kantor Hukum & HAM, Lokataru.

Kedatangan para pekerja dan kuasa hukum ke kantor Komnas HAM ini merupakan kali ketiga. Sebelumnya, sekali di penghujung 2017 dan kali kedua pada 15 Agustus 2018. Laporan dan pengaduan pertama, tidak ada tindak lanjut lantaran pada saat itu masa bakti komisioner Komnas HAM sebelumnya hendak berakhir. Para pekerja korban furlough dan PHK Sepihak kembali datang pada 15 Agustus 2018 dan diterima komisioner Sandra Moniaga dan sejumlah staf. Para pekerja antara lain meminta rekomendasi terkait proses PHK sepihak yang dilakukan PTFI dan meminta peran aktif Komnas HAM dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum POLRES Timika.

Dilaporkan pula dugaan tindakan sekaligus keputusan furlough dan PHK Sepihak terhadap 8300 pekerja yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM, berikut pencabutan atau penutupan hak-hak pekerja, dilaporkan pula meninggalnya 32 pekerja sejak Mei 2017 hingga Agustus 2018, antara lain, karena pemblokiran BPJS secara sepihak, hingga laporan pemberangusan serikat pekerja dan para para aktivis serikat. Dilaporkan pula kasus hilangnya pekerja Martinus Beanal yang disandera tahun 2017 berikut laporan meninggalnya 28 pekerja karena kecelakaan kerja pada tahun 2013.

Sandra Moniaga pada saat itu menyatakan bahwa kewenangan Komnas HAM antara lain adalah melakukan mediasi. Sehubungan dengan kasus yang dialami karyawan PTFI yang mengalami PHK sepihak, komnas HAM menurut Sandra, dapat melakukan pengamatan dan pengawasan tentang penegakkan hukum di bidang HAM. Sandra juga telah berjanji akan meneliti laporan yang telah disampaikan sebelumnya yang telah diterima komisioner Komnas HAM sebelumnya.

“Kami sudah lelah dengan janji-janji. Sudah kenyang! Komnas HAM kan sudah janji sebelumnya akan segera menindaklanjuti laporan dan pengaduan-pengaduan dari pekerja korban, tetapi kami merasa responnya kurang dan katanya mau rapat tanggal 14 September ini tetapi katanya pihak PTFI berhalangan. Kami percaya Komnas HAM tetap memiliki hati dan semangat untuk membantu kami, membantu 8000 lebih pekerja korban PHK dan furlough termasuk keluarganya dan jangan sampai banyak timbul korban meninggal dunia lagi. Kami juga meminta agar Komnas HAM profesional dan tetap independen,” ungkap Tri Puspital dengan penuh harap kepada REQNews.

Amiruddin Al Rahab, Komisioner Komnas HAM  yang menerima perwakilan pekerja dan dua kuasa hukum menjelaskan bahwa sebenarnya Komnas HAM telah mengagendakan untuk melakukan pertemuan pada 14 September 2018 ini dengan pihak PTFI termasuk pihak Kemnaker. Pihak PTFI telah memberikan jawaban atas rencana rapat tersebut dan tidak bisa hadir. Selanjutnya Komnas HAM berjanji untuk kembali mengagendakan pertemuan pada tanggal 22 September atau 7 hari setelah tanggal 14 September 2018.

“Jika pihak PTFI tidak juga datang pada tanggal 22 September 2018 tersebut maka Komnas HAM akan datang ke kantor Freeport untuk meminta penjelasannya,” tandas Amiruddin.(*)

 

Please follow and like us:
24

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *