Headline News

Terkait Pembatasan Umur, UU Advokat Diuji

JAKARTA, REQNews – Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (4/10/2018) siang.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 79/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Rido Pradana dan Nurul Fauzi dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.

Menurut para Pemohon, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 18/2003 berpotensi merugikan hak-hak para Pemohon.

Para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan diskriminasi bagi para Pemohon untuk menjadi seorang advokat dan menghambat para Pemohon untuk memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai seorang advokat, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu, para Pemohon mendalilkan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat telah menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon menjadi seorang advokat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dikatakan Rido, sebagai profesi hukum, pembatasan umur bukanlah hal mutlak bagi seorang advokat. Adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat yang membatasi umur untuk menjadi advokat harus sekurang-kurangnya berumur 25 tahun, menyebabkan terhambatnya setiap warga negara untuk menjadi advokat yang seharusnya tidak didasarkan atas batasan umur, tetapi didasarkan atas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang hukum, sehingga batasan umur minimal tidak relevan lagi bagi profesi advokat karena parameter profesi advokat tidak berdasarkan umur.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta para Pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukum. Ia mempertanyakan kerugian konstitusional yang dialami. (dnls)

Please follow and like us:
25

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *