Headline News

Fahri Hamzah: Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018 Kembalikan Fungsi Audit

JAKARTA, REQNews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.

PP ini tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Fahri pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan dikeluarkannya PP itu. “Kenapa ada penasehat Presiden begini, mengeluarkan PP ngawur,”ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Lebih lanjut ia mengemukakan agar Presiden mengembalikan fungsi audit seperti BPK dan menghentikan kerja lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem.

Menurut Fahri ini mazhab berpikir yang salah. Bila rakyat bisa saling lapor dan masalah bisa selesai. Kalau dianggap mazhab itu akan menyelesaikan semuanya, kenapa hanya korupsi yang pelapornya mendapat imbalan Rp 200 juta.

“Kenapa tidak sekalian saja diberi Rp 300 juta untuk lapor narkoba, Rp 400 juta untuk lapor terorisme, Rp 1 miliar untuk lapor perusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk perusak fasilitas publik, lalu sekian juta untuk laporkan KDRT atau trafficking,” tutur Fahri. (dnls)

Please follow and like us:
25

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *