Headline Hukum News

Berantas Korupsi, KPK Butuh Kolaborasi

Bandar Lampung, REQNews – Komisi Pemberantasan Korupsi butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Sehingga aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan ketika pembukaan pelatihan yang diadakan KPK di Bandar Lampung, Senin (8/10) lalu.

Kerja sama yang dibangun KPK bersama berbagai pihak penegak hukum adalah dalam rangka peningkatan kerja sama memberantas korupsi.  Hal ini memerlukan peningkatan pengetahuan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Peningkatan harus ada di seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Untuk itulah KPK menggelar pelatihan “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” pada 8-12 Oktober 2018 di Lampung.

Dalam pelatihan ini, setidaknya ada 150 peserta yang berasal dari berbagai lembaga penegak hukum yang berada di Lampung, seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKPK), Oditur Militer (Otmil), Penyidik Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI).

Turut hadir pula dalam pelatihan bersama ini Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Fadil Zumhana; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Ki Agus Ahmad Badaruddin; Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto; Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolonel CPM Bambang Sumarsono; Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi; dan Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi, Iswan Elmi.

Pada pelatihan berama ini, KPK menyiapkan materi tentang potensi tindak pidana korupsi di berbagai bidang, seperti pertambangan, perdagangan internasional, kehutanan dan perkebunan. Selain itu, sektor yang hingga kini masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Para peserta juga akan mendapatkan materi filosofi keuangan negara; prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah; pemahaman audit investigatif, audit forensik, dan perhitungan kerugian keuangan negara; tindak pidana pencucian uang; strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan; peran koordinasi dan supervise KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Sejak tahun 2012, KPK secara bertahap telah melaksanakan pelatihan bersama tingkat teknis di 24 provinsi dengan total jumlah peserta 3.960 peserta. Komposisinya adalah 1 .533 penuntut umum, 1 .704 penyidik kepolisian, 235 auditor dari Kantor Perwakilan BPK, 31 3 auditor dari kantor perwakilan BPKP, 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan, 1 0 pegawai PPATK, 1 25 penyidik POM TNI, dan 34 Oditur Militer.*** (Praz)

 

Sumber & foto : www.kpk.go.id

Please follow and like us:
25

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *