Headline News

Polisi dan TNI Terkesan Membiarkan Penggunaan Merkuri di Pertambangan

MALUKU, REQNews – Dari hasil investigasi Ombudsman RI mengenai pengawasan penggunaan merkuri pada aktivitas pertambangan di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, terkesan adanya pembiaran dalam mengawasi penjualan, peredaran, dan penggunaan merkuri dengan bebas oleh Polisi , TNI  dan Pemerintah.

Ombudsman RI merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku mengenai problematika dalam pengawasan penggunaan merkuri terhadap dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat pada aktivitas pertambangan di Gunung Botak. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei s/d Juni 2018 melalui teknik wawancara dan observasi lapangan.

Dalam rilis Ombudsman RI pada Rabu (10/10/2018) menyatakan menemukan maraknya penjualan merkuri untuk digunakan dalam aktivitas pertambangan di Gunung Botak serta maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat.

Ombudsman juga menemukan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku pada sejumlah Perusahaan Pertambangan yang menggunakan metode tromol dengan menggunakan merkuri sebagai bahan utama untuk mengikat logam emas. Hal ini kemudian berdampak luas pada kerusakan lingkungan seperti kerusakan struktur tanah, air tanah, hutan, peternakan, sungai, laut dan udara; termasuk telah membuat kerusakan terhadap lahan dan tanaman pertanian serta hutan sagu.

Oleh karena itu, Ombudsman menyarakan Gubernur Maluku untuk mencabut Izin Perusahan operasi pertambangan mineral emas yang telah dikeluarkan kepada PT. Buana Pratama Sejahtera, PT. Prima Indo Permai, PT. Citra Cipta Prima dan PT. Sinergi Sahabat setia, dan berkoordinasi dengan Bupati Buru dan Jajarannya serta petugas keamanan (TNI dan Polri) untuk menutup semua aktivitas penambangan baik yang dilakukan oleh ke-empat perusahan tersebut, maupun pertambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di Gunung Botak.

Selain itu perlunya melakukan evaluasi terhadap Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan Komendan Daerah Militer Kabupaten Buru, karena tidak tegas, lalai, dan terkesan melakukan pembiaran dalam mengawasi bawahannya yang kurang tanggap dalam pengawasan wilayah Pertambangan Mineral Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku, sehingga telah terjadi perdagangan, penjualan, peredaran, dan penggunaan merkuri dengan bebas di wilayah Pertambangan Gunung Botak.

Perlunya mengganti (memutasi/menarik) petugas aparat keamanan Polri dan TNI yang ditugaskan sebagai petugas keamanan di sekitar wilayah Pertambangan Mineral Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku, karena tidak tegas, lalai, dan terkesan melakukan pembiaran terhadap terjadinya perdagangan, penjualan, peredaran, dan penggunaan merkuri dengan bebas di wilayah Pertambangan Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Ombudsman berharap Panglima Daerah Militer XVI Pattimura dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku agar Membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Aparat TNI dan Polri untuk menindak tegas (menangkap dan memproses hukum) Pemasok, Agen, Penjual, pembeli, dan pengguna merkuri di Kabupaten Buru, serta melakukan pengawasan terhadap jalur pemasok merkuri melalui pelabuhan-pelabuhan dan bandara.

Sementara untuk pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku seharusnya dapat membuat peraturan daerah tentang pertambangan minaral dan logam di Provinsi Maluku, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan operasional pertambangan yang berkelanjutan. (dnls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *