PBNU
Headline Hukum News

PBNU: Jangan Serampangan Ungkap Kasus Korupsi

JAKARTA, REQNews – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dibasmi, tetapi pengungkapan kasus korupsi tidak boleh serampangan. Menurut Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas, pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu.

“Tidak boleh atas nama pemberantasan korupsi lalu secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya seperti kasus Indoleaks yang belakangan merilis dugaan penerimaan aliran dana dari pengusaha kepada Kapolri Tito Karnavian,” katanya di Jakarta, Jumat 12 Oktober 2018.

Keyakinan atas informasi dan alat bukti yang dimiliki, kata Robikin, masih bersifat sepihak. “Masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyelidik atau penyidik selaku aparat penegak hukum,” kata Robikin.

Menurut Robikin, pengungkapan kasus korupsi secara serampangan justru akan kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi dan berpotensi melanggar HAM. Selain berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah, pengungkapan kasus korupsi secara serampangan bahkan dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Jika terus terjadi, lanjut Robikin, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang pada gilirannya justru merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. “Meskipun korupsi merupakan ‘extraordinary crime’, hindarkan kemungkinan terjadinya ‘trial by the press’. Dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah dalam penegakan hukum harus tetap dijunjung tinggi,” kata Robikin. (Romeo)

Please follow and like us:
25

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *