Headline Hukum

PN Jakarta Pusat Kuatkan Putusan KPPU Terkait Kartel Perdagangan Sapi Impor

JAKARTA, REQNews-Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel perdagangan sapi impor akhirnya usai, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  menolak seluruh permohonan keberatan dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU Majelis Hakim yang memutuskan terdiri dari  Baslin Sinaga, SH., MH. selaku Ketua Majelis Hakim dan  Mas’ud, SH., MH., dan Hariono, SH.selaku […]

Headline Hukum

Alumni 212 Long March ke MK Mendesak Pencabutan Perppu Ormas

JAKARTA, REQNews– Setelah melakukan Salat Jumat pada hari ini (28/7/2017) di masjid Istiqlal, rencananya Presidium Alumni 212 bersama 23 ormas lainnya akan melakukan aksi long march menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi kali ini untuk mendesak pencabutan Peraturan Pergantian Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.  Rencananya aksi tersebut akan dipimpin oleh mantan Ketua […]

Headline Hukum

Wali Kota Mojokerto Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA, REQNews- Hari ini (27/7/2017) sekitar pukul 9.30 WIB Wali Kota Mojokerto, Mas`ud Yunus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mas`ud Yunus akan dimintai keterangan sebagai saksi dari Umar Faruq, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto terkait penyidikan kasus dugaan suap pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017. Febri Diansyah […]

Headline Hukum

Hari Ini Kemkumham Resmi Cabut Status Hukum HTI

JAKARTA, REQNews-Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) akhirnya resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada hari ini (19/7/2017). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris mengatakan bahwa HTI mengingkari AD/ART sendiri, walaupun dalam AD/ART  HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun  faktanya, kegiatan […]

Headline Hukum

KPK Tidak Menahan Setya Novanto

JAKARTA, REQNews– Politisi Golkar, Setya Novanto telah resmi menjadi tersangka baru kasus korupsi e-KTP pada Senin (17/7/2017) kemarin . Meski demikian KPK belum berencana menahan Setya Novanto. ”Kami belum bicara soal penahanan, kami akan informasikan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (18/7/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK saat ini lebih fokus […]

Headline Hukum

Polri Akan Bentuk Densus Antikorupsi

JAKARTA, REQNews– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah mengkaji pembentukan Densus Antikorupsi. Hal ini terungkap saat rapat kerja Polri bersama Komisi III DPR RI, kemarin (17/7/2017). Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan  pihaknya sudah membentuk kelompok kerja dan pihak kepolisian telah bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membuat satgas Tipikor. Densus Antikorupsi tersebut bakal […]

Headline Hukum

HTI Ajukan Uji Materi Perppu Pembubaran Ormas

JAKARTA, REQNews-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, akan mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 17/7/2017. Yusril menilai bahwa Perppu tersebut mengandung pasal-pasal karet terutama soal mekanisme pembubaran ormas.  […]

Headline Hukum News

Walhi, ICEL dan AMAN Sikapi Gugatan APHI dan GAPKI di MK

Jakarta, REQNews – Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengajukan permohonan para pihak (gugatan intervensi) terkait judicial review UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan oleh APHI dan GAPKI kepada Mahkamah Konstitusi. Mengenai rencana pengajuan gugatan intervensi ini, Henry Subagyo, Direktur Eksekutif ICEL , Selasa (6/6) lalu, mengatakan, “Kita menyiapkan […]

Headline Hukum

Ketidakcermatan Surat Dakwaan Kasus E-KTP

JAKARTA, REQNews– Dalam pandangan Halius Hosen, S.H., mantan Ketua Komisi Kejaksaan R.I. yang dipaparkannya dalam acara  Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggaraka oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI), menyoroti beberapa ketidakcermatan KPK dalam penyusunan surat dakwaan dalam kasuss E-KTP. Diungkapkan Halius Hosen, sudah jelas dalam Pasal 143 KUHAP yang menyatakan surat dakwaan harus jelas, […]

Headline Hukum

MAHUPIKI: Kasus KTP-El Selesaikan dengan Tuntas dan Profesional

JAKARTA, REQNews–  Dalam diskusi yang digelar oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Cabang DKI Jakarta  mengenai kasus KTP-Elektronik (KTP-El) ada beberapa hal yang disoroti oleh para pakar. Pembicara dalam  Fokus Group Discussion (FGD) tersebut adalah DR.Yenti Garnasih S.H., M.H., Pakar Hukum Pencucian Uang, Halius Hosen  S.H., Mantan Ketua Komisi Kejaksaan, Muhammad Ismak S.H., M.H., […]