Hukum

Jimly Asshiddiqie Kritik Mahkamah Konstitusi Kini Terlalu Terbuka

JAKARTA, REQNews – Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menyebut Mahkamah Konstitusi terlalu terbuka dengan menggelar diskusi publik bertajuk “Mahkamah Konstitusi Mendengar: Ikhtiar Menjaga Integritas dan Profesionalitas” di Hotel Borobudur, Jakarta pekan lalu. Ia menilai diskusi tersebut lebih baik dilakukan secara internal saja. Menurutnya, MK tidak perlu terlalu responsif menghadapi setiap masukan dan saran publik. […]

HKPI
Hukum

HKPI Kembali Gelar Pendidikan Kurator

Jakarta, REQNews – Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (KHPI) kembali menggelar pelatihan wajib etika profesi kurator dan Workshop Presentation Skill bagi para Anggota HKPI. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari (10-11/17), di Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta. Pelatihan Wajib Etika Profesi Kurator dan Workshop Presentation skill ini dilakukan HKPI untuk meningkatkan kompetensi Kurator anggota HKPI […]

Hukum

Ormas Kini Tidak Bisa Seenak-udelnya Terima dan Kasih Sumbangan

JAKARTA, REQNews – Pemerintah perlu mengatur organisasi kemasyarakatan (Ormas) agar tidak menjadi sarana langsung maupun tidak langsung untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Ormas kini tidak bisa […]

Headline Hukum

Tarik-ulur Soal Tarif Interkoneksi

JAKARTA, REQNews – Kementerian Kominfo mendorong operator untuk melakukan efisiensi dan keberlanjutan industri penyelenggaraan telekomunikasi dengan menurunkan tarif interkoneksi. Kementerian Kominfo pun mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan Interkoneksi (Penyelenggara) yaitu SE Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016. SE tersebut berisi penurunan tarif interkoneksi yang secara agregat turun sebesar 26 persen dan […]

Headline Hukum

Ini Rekomendasi Teranyar ICW pada MA, Kejagung dan Presiden

JAKARTA, REQNews – ICW dalam laporan terbarunya yang bertajuk “Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2016 – Vonis Tanpa Menjerakan Koruptor” memberikan sejumlah rekomendasi dalam upaya pemberantasan korupsi pada MA, Kejaksaan Agung dan Presiden. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Aradila Caesar, Lalola Easter dan Tama S. Langkun mengakui […]

Headline Hukum

Ribuan Orang Melamar Ingin Jadi Penasihat KPK

JAKARTA, REQNews – Sebanyak 34 calon memenuhi syarat kualitatif sebagai penasihat lembaga antikorupsi KPK. Pernyataan ini disampaikan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Penasihat KPK periode 2017-2021 Mahfud MD di Jakarta. Ia menjelaskan dari 3.264 yang mendaftar, setelah diseleksi hanya 34 orang yang akan diuji lebih lanjut dan memenuhi syarat kualitatif. Ke-34 orang calon tersebut baru akan […]

Hukum

Berikut Ini Perubahan Penting PP LKS Tripartit

JAKARTA, REQNews – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit telah diteken oleh Presiden Jokowi. PP ini diteken untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang […]

Hukum

Narkoba Itu Proxy War untuk Hancurkan Indonesia

JAKARTA, REQNews – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso menegaskan kasus narkoba bukan hanya tentang penyalahgunaan narkotika saja, tetapi “proxy war” yang tujuannya menghancurkan Indonesia. Berbicara di acara HUT KBPPP Polri XIV di Mabes Polri, ia mengakui generasi muda telah menjadi target sindikasi jaringan internasional, khususnya kejahatan narkoba dan terorisme. Ia pun […]

Hukum

Ini Lho Poin-poin Penting Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia

JAKARTA, REQNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Perpres menyebutkan Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Dalam […]