Headline Hukum News

DAPAT SAHAM 51%, PEMERINTAH HARUS INGAT NASIB 8400 KARYAWAN FREEPORT YANG DI-PHK

JAKARTA, REQNEWS – Sehubungan dengan pengumuman ditandatanganinya Pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia – Lokataru mengingatkan para pihak yang melakukan kesepakatan untuk tidak mengabaikan status dan kondisi para pekerja PT Freeport Indonesia, khususnya 8400 pekerja […]

Headline Hukum News

BEGINI CERITA AKSI DEMO SPONTANITAS KARYAWAN FREEPORT AGUSTUS 2017

Aksi spontanitas karyawan yang melakukan mogok kerja di lokasi Check Point (CP) 28, diikuti sekitar 2000 karyawan termasuk anggota keluarganya. Aksi dilanjutkan di terminal bis Gorong-gorong dan terakhir di Petrosea. Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 hingga pukul 17.00 di CP 28, sementara di Gorong gorong pada pukul 18.30 sedangkan di Petrosea pukul 20.00. Gara-gara aksi […]

Headline Hukum News

KETIKA HAKIM DI PN TIMIKA KETAHUAN TINGGAL DI PERUMAHAN FREEPORT

Kalau bukan karena sengkarut pekerja Freeport dengan manajemen PT Freeport Indonesia, mungkin saja hakim PN Timika masih saja tetap tinggal di perumahan milik PT Freeport. Apa pun alasannya, tak elok hakim menerima fasilitas perumahan atau yang lainnya. Sangat berpotensi hakim menjadi tidak independen dalam menyelesaikan perkara, apalagi menyelesaikan perkara yang terkait dengan PT Freeport Indonesia. […]

Headline Hukum

NOTA KESEPAHAMAN SEPIHAK YANG DITOLAK PEKERJA

PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan manuver dengan melakukan Nota Kesepahaman secara sepihak yang ditandantangani pada Kamis (21/12/17) di Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta. Nota Kesepahaman tidak dihadiri oleh perwakilan ribuan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK. Nota Kesepahaman itu sendiri dilakukan antara dua pihak, yakni : Pihak PT Freeport Indonesia yang diwakili Achmad Ardianto, Direktur […]

Headline Hukum

KISAH PILU DARI OSSA DE VILLA-TIMIKA-PAPUA

Begitu pesawat mendarat di Bandara Internasional Mozez Kilangin, kota Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,  aura kota itu tampak beda. Seperti bermuram durja. Setidaknya itu yang dirasakan pada hari Selasa 16 Januari 2018 pagi. Apakah kota Timika sedang berduka gara-gara kasus mogok kerja 8000 pekerja  PT Freeport Indonesia (PTFI)? Entahlah. Bersama Haris Azhar dan Nurkholis […]

Headline Hukum News

Benarkah Hakim di PN Timika Terima Gratifikasi dari Freeport?

JAKARTA, REQNews –  Empat orang perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadukan dugaan gratifikasi manajemen PTFI kepada sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/2) di kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Empat perwakilan tersebut diterima Bagian Pengaduan Masyarakat, didampingi dua kuasa hukum-nya, Haris Azhar dan […]

Headline Hukum News

Aser Gobai Membantah Lukas Saleo

JAKARTA, REQNews – Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SP-KEP SPSI) Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika, Aser Gobai membantah dengan tegas telah menerima mandat dari Lukas Saleo sebagai pimpinan PUK Freeport bentukan PT Freeport Indonesia (PTFI). Kepada REQuisitoire, Aser Gobai mengungkapkan rasa heran sekaligus rasa kesal dengan pernyataan […]

Headline Hukum News

Catatan Perjalanan “Bertemu Dua Karyawan Freeport Yosep dan Timo di Jayapura”

Aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) Haris Azhar, Nurkolis Hidayat  dan rekan dari Yayasan Lokataru mendapat kepercayaan sebagai kuasa hukum dari ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang dipecat manajemen PTFI pada periode Februari – Mei 2017 lalu. Nasib ribuan karyawan PTFI yang di-PHK kini terlunta-lunta dan terus memperjuangkan keadilan. Sebagai kuasa hukum, Haris, Nurkolis […]

Headline Hukum News

Aser Gobai: “Divestasi Saham Tidak Jadi Jaminan untuk Kesejahteraan”

JAKARTA, REQNews – Anggota DPRD Kabupaten Mimika Aser Gobai menyatakan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika yang hanya 10% tidak cukup menyenangkan sekaligus tidak akan menjamin rakyat Papua untuk hidup sejahtera. “Ok-lah kita dapatkan 10 % kali ini dari Freeport. Saya katakan itu langkah maju dibandingkan sebelumnya. Tetapi […]