Headline News

PA 212: Untuk apa UU Terorisme jika Bisa Pakai KUHP

JAKARTA, REQNews- Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad Al Khaththath mengklaim Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 (DPP PA 212) menolak Revisi Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terorisme. Hal ini dikatakannya saat DPP PA 212 bersilaturahmi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/5/2018). Al Khaththath bependapat […]

Wawancara

Prof. Muladi : "Santet Tidak Bisa Dipidana"

Pada bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dari wawancara REQuisitoire dengan Prof. Muladi ini, sejumlah topik menarik akan muncul. Sebutlah, cara pandang  Prof. Muladi memandang RUU KUHP, restorative justice dalam rancangan KUHP hingga isu santet dalam RUU KUHP ini. Selain itu, benarkah ada faktor politis dalam perdebatan publik tentang RUU KUHP ini? Berikut adalah pemaparan […]

Wawancara

Prof. Muladi : "Perbedaan Pendapat Tim Perumus RUU KUHP Dengan KPK Itu Hanya Miskomunikasi"

Pada bagian kedua ini, wawancara REQuisitoire dengan Prof. Muladi akan mengupas lebih jauh perihal dampak rancangan KUHP terhadap KPK. Pakar hukum yang telah terlibat selama 33 tahun dalam revisi KUHP ini juga menjelaskan mengapa pembahasan RUU KUHAP dilakukan setelah RUU KUHP.  Berikut ini adalah petikan wawancaranya :   Mengenai tindak pidana korupsi, apakah benar RUU […]

Wawancara

Muhammad Yusuf : Rancangan KUHP Persempit Ruang Gerak PPATK

Tak hanya KPK saja yang ternyata merasakan adanya kerancuan dalam rumusan KUHP dan KUHAP terbaru. Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) pun menemukan kerancuan rumusan terkait tindak pidana korupsi dalam rancangan KUHP tersebut.  Kerancuan tersebut terkait rencana UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dimasukkan dalam KUHP. Delik-delik baru pidana TPPU terancam tidak bias […]

Headline News

Perkara korupsi bukan batu sandungan melemahkan KUHP

Jakarta – Prof. Sahetapy menyatakan dirinya tidak mengambil sikap terhadap polemik pasal-pasal di KUHP yang terkait korupsi. Ketua Komisi Hukum Nasional ini justru menganggap saat ini lebih baik hukum spesialis mengatur hal-hal yang spesifik. Sedangkan KUHP hanya mengatur yang umum. Jika pemisahan itu sudah bisa dilakukan, maka menurutnya pembicaraan tentang KUHP bisa melangkah ke depan. […]

Headline News

Kritik Rancangan KUHP, MA Takut Ditertawakan Internasional

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengkritik pasal 250 dalam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait status putusan pengadilan. Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar mempertanyakan keberadaan pasal tersebut. “Itu pasal aneh kalau MA tidak boleh menjatuhkan pidana tidak lebih tinggi dari (putusan) pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, judex factie,” kata Artidjo di Hotel Bidakara, […]