“Bersejarah,” ujar aktivis Haris Azhar, menggambarkan keputusan Pengadilan Konstitusi Indonesia pada Maret lalu yang mencabut tiga klausul berita palsu dan pencemaran nama baik dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1946.

Para hakim ingin melindungi hak asasi manusia, menurut Azhar, dan mereka menemukan bahwa definisi yang ambigu mengenai “berita palsu” dalam kode tersebut dapat digunakan untuk menghukum kritik yang sah terhadap pemerintah.

Azhar dan Fatia Maulidiyanti, pembela hak asasi manusia lainnya, bersama dengan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia yang berbasis di Jakarta dan Aliansi Jurnalis Independen, mengajukan tinjauan yudisial atas undang-undang tersebut setelah Azhar dan Maulidiyanti menghadapi tuduhan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Gugatan Pandjaitan menyatakan bahwa kedua aktivis itu mencemarkan namanya dalam sebuah podcast YouTube pada Agustus 2022. Pengadilan Jakarta membebaskan kedua aktivis tersebut pada Januari 2024.

Orang-orang berkuasa dan pejabat pemerintah sering menggunakan undang-undang tersebut untuk menuntut aktivis dan kritikus lain terhadap pemerintah. Menurut Safenet, organisasi kebebasan berbicara, antara tahun 2020 dan 2023, terdapat 32 kasus pencemaran nama baik di Indonesia. Setelah putusan pengadilan, beberapa kasus langsung dihentikan.

Namun, Indonesia masih memiliki banyak undang-undang pencemaran nama baik yang dapat mengancam hak untuk berekspresi bebas, termasuk yang baru-baru ini disahkan sebagai bagian dari KUHP 2022 dan Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Internet 2023.

Azhar menunjukkan bahwa undang-undang internet 2023 adalah “lebih brutal” dibandingkan dengan ketentuan era kolonial Belanda, yang merupakan sebagian besar dari KUHP 1946, karena memungkinkan pemerintah untuk menurunkan konten digital tanpa perintah pengadilan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa KUHP 2022, yang dijadwalkan mulai berlaku dan menggantikan KUHP 1946 pada Januari 2026, mengancam kebebasan dasar.

KUHP baru membuat promosi berita yang seharusnya diketahui atau dicurigai sebagai “tidak pasti,” “berlebihan,” atau “tidak lengkap,” dan yang dapat menyebabkan kegaduhan, menjadi pelanggaran kriminal yang dapat dihukum hingga dua tahun penjara.

Pasal lain secara efektif membatasi siapa pun selain penyedia layanan medis dari penyebaran informasi tentang kontrasepsi kepada anak-anak, atau dari penyediaan informasi kepada siapa pun tentang memperoleh aborsi.

Otoritas harus merevisi KUHP baru untuk mencerminkan putusan pengadilan. “Kita perlu menantang undang-undang baru ini,” kata Azhar.

Putusan Pengadilan Konstitusi baru-baru ini kemungkinan akan menjadi dasar untuk petisi masa depan terhadap peraturan-peraturan berbahaya lainnya yang mengancam hak kebebasan berekspresi di Indonesia.